Maklumat Bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Aceh Menyerukan Penghentian PETI

Isi Maklumat :

Sehubungan Dengan Maraknya Kegiatan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Dan Penggunaan Bahan Berbahaya Dan Beracun Meliputi Merkuri/Air Raksa Atau Sianida Pada Beberapa Kabupaten/Kota Di Wilayah Aceh Yang Mengakibatkan Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup Sehingga Mengancam Kelangsungan Peri kehidupan Manusia Dan Makhluk Hidup Lainnya.

Dengan Ini Kami Ingatkan Dan Serukan Kepada Seluruh Masyarakat Untuk Melaksanakan Dan Menaati Ketentuan Sebagai Berikut:

1. Setiap Orang Yang Melakukan Kegiatan Penambangan Emas Tanpa Izin, Segera Menghentikan Kegiatan Penambangan.

Tindakan Pidana :

A. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara 

Pasal 158 “Setiap Orang Yang Melakukan Penambangan Tanpa Izin, Dipidana Dengan Pidana Penjara Paling Lama 5 (Lima) Tahun Dan Denda Paling Banyak Rp. 100.000.000.000,00 (Seratus Miliar Rupiah)”.

Pasal 161 “Setiap Orang Yang Menampung, Memanfaatkan, Melakukan Pengolahan, Dan/Atau Pemurnian, Pengembangan Dan/Atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral Dan/Atau Batubara Yang Tidak Berasal Dari Pemegang Izin, Dipidana Dengan Pidana Penjara Paling Lama 5 (Lima) Tahun Dan Denda Paling Banyak Rp. 100.000.000.000,00 (Seratus Miliar Rupiah)”.

B. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 98 “Setiap Orang Yang Dengan Sengaja Melakukan Perbuatan Yang Mengakibatkan Dilampauinya Baku Mutu Udara Ambien, Baku Mutu Air, Baku Mutu Air Laut, Atau Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup, Dipidana Dengan Pidana Penjara Paling Singkat 3 (Tiga) Tahun Dan Paling Lama 10 (Sepuluh) Tahun Dan Denda Paling Sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (Tiga Miliar Rupiah) Dan Paling Banyak Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah)”.

Pasal 109 “Setiap Orang Yang Melakukan Usaha Dan/Atau Kegiatan Tanpa Memiliki Izin Lingkungan, Dipidana Dengan Pidana Penjara Paling Singkat 1 (Satu) Tahun Dan Paling Lama 3 (Tiga) Tahun Dan Denda Paling Sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Miliar) Dan Paling Banyak Rp. 3.000.000.000,00 (Tiga Miliar Rupiah)“.

C. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Pasal 89 “Orang Perseorangan Yang Dengan Sengaja Melakukan Kegiatan Penambangan Dan Membawa Alat-Alat Berat Dan/Atau Alat-Alat Lainnya Yang Lazim Atau Patut Diduga Akan Digunakan Untuk Melakukan Kegiatan Penambangan Dan/Atau Mengangkut Hasil Tambang Di Dalam Kawasan Hutan Tanpa Izin Menteri, Dipidana Dengan Pidana Penjara Paling Singkat 3 (Tiga) Tahun Dan Paling Lama 15 (Lima Belas) Tahun Serta Pidana Denda Paling Sedikit Rp. 1.500.000.000,00 (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) Dan Paling Banyak Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah).

Pasal 90 “Orang Perseorangan Yang Dengan Sengaja Mengangkut Dan/Atau Menerima Titipan Hasil Tambang Yang Berasal Dari Kegiatan Penambangan Di Dalam Kawasan Hutan Tanpa Izin Dipidana Dengan Pidana Penjara Paling Singkat 3 (Tiga) Tahun Dan Paling Lama 10 (Sepuluh) Tahun Serta Pidana Denda Paling Sedikit Rp. 1.500.000.000,00 (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) Dan Paling Banyak Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah)”.

D. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Pasal 78 “Setiap Orang Dengan Sengaja Melakukan Kegiatan Penyelidikan Umum Atau Eksplorasi Atau Eksploitasi Bahan Tambang Di Dalam Kawasan Hutan Tanpa Izin Menteri, Diancam Dengan Pidana Penjara Paling Lama 10 (Sepuluh) Tahun Dan Denda Paling Banyak Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah).

2. Setiap Orang Yang Melakukan Pengadaan, Penyimpanan, Peredaran/Jual-Beli Serta Penggunaan Merkuri/Air Raksa (Hg) Dan Sianida (Cn) Tanpa Izin, Segera Menghentikan Kegiatannya.

3. Forkopimda Kabupaten/Kota Untuk Berperan Aktif Dalam Memantau, Mengawasi Dan Mengambil Tindakan Terhadap Kegiatan Penambangan Emas Tanpa Izin Pada Wilayah Masing-Masing.

4. Segera Menghentikan Peti Dan Mengosongkan/Mengeluarkan Alat Yang Berkaitan Dengan Aktivitas Dimaksud Paling Lama Tanggal 17 Agustus 2026, Dan Jika Masih Terdapat Aktivitas Beserta Peralatan Penambangan, Akan Diambil Tindakan Persuasif, Preventif Dan Penegakan Hukum Secara Tegas Terhadap Setiap Pelaku, Penyandang Dana, Penadah Maupun Pihak Lain Yang Terlibat Dalam Aktivitas Peti Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Demikian Maklumat Bersama Ini Dikeluarkan Untuk Dilaksanakan Dengan Penuh Tanggung Jawab

Banda Aceh, 23 Juli 2026
9 Shafar 1448

Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe, Malik Mahmud Al-Haythar
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf
Ketua DPR Aceh, Zulfadhli, A.Md
Pangdam Iskandar Muda, Mayor Jenderal TNI Joko Hadi Susilo
Kapolda Aceh, Inspektur Jenderal Polisi Ruddi Setiawan
Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh, Yudi Triadi, S.H.,M.H
Kabinda Aceh, Brigadir Jenderal TNI Andrie Pitriko Mulia
Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara Sultan Iskandar Muda, Kolonel (Pnb) Suryo Anggoro, M.Tr.(Han)
Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Sabang, Kolonel Laut (P) Sadimin, S.E., M.Tr. Opsla
Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Nursyam, Sh.,M.Hum
Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Tgk. H. Faisal Ali

File PDF dapat didownload di sini : Maklumat Bersama Forkopimda Aceh