Mengamankan Hak, Melindungi Alam: Seruan Masyarakat Sipil Indonesia untuk Konferensi Keanekaragaman Hayati PBB ke-16 (COP16 CBD)

Akses ke seruan penuh disini.

Indonesia adalah negara dengan keanekaragaman hayati kedua terbesar di dunia, sekaligus negara kepulauan terbesar dengan lebih dari 17.000 pulau. Wilayahnya yang sangat luas mencakup 190 juta hektare daratan dan 327 juta hektare lautan. Situasi ini yang menyebabkan Indonesia menjadi negara mega cultural-biodiversity di dunia. Wilayah Indonesia yang terbentuk atas lautan, selat, dan lempengan bumi menjadikan wilayahnya ragam akan bentang alam, flora, fauna, dan juga budaya masyarakat. Pulau-pulaunya yang terfragmentasi satu dengan lainnya memunculkan keanekaragaman hayati yang tinggi, juga keanekaragaman dari karakteristik budaya masyarakatnya. Mengingat hubungan erat antara alam dan budaya, pengelolaan keanekaragaman hayati di Indonesia membutuhkan pendekatan yang menyeluruh, yang mengakui kontribusi Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal dalam konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan.

Dalam pertemuan Konferensi Para Pihak ke-16 (COP16) PBB tentang Keanekaragaman Hayati di Cali, Kolombia, Organisasi Masyarakat Sipil Indonesia menyerukan kepada komunitas global untuk memperkuat komitmen dan mengambil tindakan nyata dalam tiga hal berikut:

1. Mengakui Kontribusi Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal dalam Konservasi dan Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati secara Berkelanjutan:
   Masyarakat adat dan komunitas lokal berperan penting dalam melindungi keanekaragaman hayati. Pengetahuan dan praktik tradisional masyarakat adat dan lokal penting diakui dan dihormati dalam pengelolaan ekosistem secara berkelanjutan.
2. Menghentikan Pemicu Hilangnya Keanekaragaman Hayati:
   Sesegera mungkin menghentikan kerusakan alam yang disebabkan oleh praktik-praktik industri destruktif dan tidak berkelanjutan yang mengancam keanekaragaman hayati, baik di daratan maupun di lautan.
3. Memobilisasi Sumber Daya bagi Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal:
   Sumber daya yang memadai harus dialokasikan untuk mendukung upaya masyarakat adat dan komunitas lokal dalam melestarikan keanekaragaman hayati dan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan.

SERUAN MASYARAKAT SIPIL

Kami, organisasi masyarakat sipil di Indonesia, menyerukan komunitas global dan Negara Pihak di COP16 untuk:

1. Memastikan agar berbagai upaya untuk mencapai target 30 x 30 tidak dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hak Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal dan mengakibatkan "green grabbing" yang telah sering terjadi dalam pembentukan kawasan konservasi.

2. Memperkuat pengakuan atas kontribusi Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal dalam konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan dengan mengamankan hak tenurial mereka dan mengakui secara hukum wilayah dan teritori yang dikonservasi dan dikelola oleh Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal (ICCAs).

3. Memfasilitasi pembelajaran dan pertukaran pengetahuan tradisional antar generasi sebagai bentuk advokasi kolektif.

4. Memastikan partisipasi dan keterlibatan Masyarakat Adat, Komunitas Lokal, perempuan, kaum muda, dan kelompok rentan lainnya secara penuh dan efektif.

5. Membantu memantau dan melaporkan praktik-praktik destruktif yang mengancam keanekaragaman hayati di wilayah-wilayah penting di Indonesia, seperti industri perkebunan dan kehutanan ekstraktif, pertanian skala besar, pertambangan, dan perdagangan satwa liar.

6. Menghentikan praktik-praktik industri ekstraktif yang membahayakan keanekaragaman hayati.

7. Menghentikan pendanaan, subsidi, dan izin untuk industri ekstraktif yang mengancam keanekaragaman hayati dan merambah wilayah yang dikelola komunitas, serta mengalihkannya untuk kegiatan-kegiatan restoratif.

8. Menuntut pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas yang menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati dengan mewajibkan pemulihan ekosistem yang rusak.

9. Melindungi ekosistem tropis yang kaya akan keanekaragaman hayati dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dan kebutuhan komunitas rentan, termasuk Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal, nelayan kecil dan tradisional, perempuan pedesaan, orang muda, serta petani kecil untuk bergantung pada ekosistem sehat untuk hidup.

10. Menyediakan mekanisme pendanaan langsung bagi Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal, petani kecil, nelayan kecil dan tradisional, perempuan pedesaan, serta orang muda yang telah berkontribusi dalam perlindungan keanekaragaman hayati dan pemulihan ekosistem.

Didukung oleh:

1. Forest Watch Indonesia (FWI)
2. Working Group ICCAs Indonesia (WGII)
3. Ancestral Domain Registration Agency (BRWA)
4. Perkumpulan HuMA Indonesia
5. Global Youth Biodiversity Network (GYBN) Indonesia
6. MADANI Berkelanjutan
7. The Indonesian Institute for Forest and Environment (RMI)
8. Action for Ecology and People Emancipation (AEER)
9. Yayasan EcoNusa
10. Auriga Nusantara
11. The Indigenous Peoples Alliance of The Archipelago (AMAN)
12. Sajogyo Institute
13. Indonesian Community Mapping Network (JKPP)
14. Yayasan HAKA
15. WALHI
16. The Indigenous Youth Front of The Archipelago (BPAN)
17. Perempuan AMAN
18. EcoAdat
19. The Indonesia Legal Aid Foundation (YLBHI)
20. Jaringan Pemantau Independed Kehutanan (JPIK)
21. Yayasan PIKUL
22. Greenpeace Indonesia

Thumbnail and header photo credits: UN Biodiversity